Notification

×
Copyright © Best Viral Premium Blogger Templates

Kuliner

Iklan

Polri Terbitkan Surat Telegram Terkait PPKM Jawa dan Bali

Detak Terkini
Jumat, 08 Januari 2021, 22.41 WIB

 

Kapolri Jenderal (Pol), Idham Azis. (Ist)


Jakarta, Detakterkini.com - Kapolri Jenderal (Pol), Idham Azis, menerbitkan Surat Telegram sebagai tindak lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali.


Surat Telegram Nomor ST/13/I/OPS.2./2021, tertanggal 7 Januari 2021 itu ditandatangani Kabaharkam Polri, Komjen Agus Andrianto, atas nama Kapolri.


“Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan,” kata Agus dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).

 

Berdasarkan Surat Telegram tersebut, para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) diinstruksikan berkoordinasi dan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mengatur PPKM melalui Perda.

Peraturan itu diharapkan mengatur PPKM secara spesifik, termasuk soal sanksi.


“Para Kapolda diminta meningkatkan Kegiatan Satgas II (Pencegahan), Operasi Aman Nusa II melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, dan juga harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, TNI dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan,” terangnya.






Ia menambahkan, salah satu cara memperketat pengawasan adalah dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi. Kapolda juga menginstruksikan mengawal, mengawasi, dan mendorong Pemda, mengakselerasi pelaksanaan belanja barang maupun modal, penyaluran seluruh program bantuan sosial pemerintah, serta memberikan kemudahan investasi dan kegiatan usaha terutama pada Triwulan I Tahun 2021.


Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung Program Pemulihan Perekonomian Nasional.

Diberitakan, kebijakan PPKM direncanakan berlaku mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. 


Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan, tidak seluruh provinsi di Jawa dan Bali dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat.


Ada empat kriteria penerapan PPKM yakni, 1. Tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional atau tingkat kematiannya di atas tiga persen;

2. Tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional atau di bawah 82 persen; 3. Kasus aktif di atas rata-rata nasional atau di atas 14 persen; 4. Tingkat Bed Occupancy Ratio (BOR) rumah sakit di atas 70 persen.


“Jadi sekali lagi, ini bukan di seluruh wilayah, tetapi di kota-kota dan kabupaten yang memenuhi empat kriteria,” tutur Airlangga.

Komentar

Tampilkan

  • Polri Terbitkan Surat Telegram Terkait PPKM Jawa dan Bali
  • 0

Terkini di FEC Media

Topik Populer

Iklan Dalam Feed