Notification

×
Copyright © Terdepan Mengabarkan Tentang Indonesia

Kuliner

Iklan

DIduga KKN Relasi Bisnis, Dua putra Jokowi Diadukan ke KPK

Detak Terkini
Selasa, 18 Januari 2022, 10.16 WIB

 

Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep (Twitter @kaesangp)

Jakarta, DetakTerkini.com - Dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep diadukan oleh Ubedillah Badrun ke KPK dengan dugaan KKN relasi bisnis. KPK sendiri masih menelaah laporan itu meski kini berujar mengenai syarat perkara korupsi yang bisa ditangani.
Diketahui bila Gibran dan Kaesang dilaporkan oleh Ubedillah yang mencatatkan namanya sebagai dosen UNJ meski belakangan UNJ menolak dikaitkan dengan aduan itu. Pengaduan itu sendiri tercatat diterima di KPK pada 10 Januari 2022.

"Jadi laporan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak Presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan," ucap Ubedillah di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/1) lalu dikutip dari Detiknews.com

Ubedillah turut menyertakan dokumen yang memaparkan dugaannya itu. Dia menghubungkan tentang adanya perusahaan PT BMH yang dimiliki grup bisnis PT SM terjerat kasus kebakaran hutan tetapi kasusnya tidak jelas penanganannya.

Lantas di sisi lain, grup bisnis itu disebut Ubedillah mengucurkan investasi ke perusahaan yang dimiliki Kaesang dan Gibran. Ubedillah pun mengaitkan antara urusan bisnis itu dan perkara perusahaan yang pengusutan hukumnya tidak jelas karena adanya konflik kepentingan atau conflict of interest.

"Itu dugaan KKN yang sangat jelas saya kira yang bisa dibaca oleh publik. Karena nggak mungkin perusahaan baru anak presiden mendapat suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan-perusahaan yang juga itu dengan PT SM 2 kali diberikan kucuran dana, angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu dekat," ucap Ubedillah.

KPK Soal Penyelenggara Negara
Kabar terakhir KPK melalui Plt Juru Bicaranya, Ali Fikri, mengatakan bila semua laporan dari publik akan ditelaah. Namun dia meminta agar pelaporan itu disertai bukti-bukti dugaan awal untuk kemudian diverifikasi.

"Sebagaimana yang sudah kami sampaikan, terkait dengan laporan ini tentu KPK sudah menerimanya. KPK sudah menerima di bagian persuratan, berikutnya ada verifikasi, ada telaahan untuk memastikan apakah itu menjadi kewenangan KPK atau bukan, kalau kemudian ada dugaan peristiwa pidana korupsinya," kata Ali.

"Pada prinsipnya terkait dengan laporan ini kami sudah menerima dan meneruskan bagaimana kami melakukan verifikasi dan telaah. Aturan-aturan dalam menerima laporan tentu kami patuhi dan taati," tambahnya.

Lalu apa hasilnya?

 Sejauh ini Ali belum memastikan bagaimana hasil dari verifikasi itu. Namun Ali angkat bicara mengenai keharusan KPK mengusut perkara korupsi yang berkaitan dengan penyelenggara negara.
"Apakah kemudian tidak ada peristiwa pidana dan itu adalah korupsi, maka berikutnya apakah diduga dilakukan oleh penyelenggara negara? Siapa penyelenggara negara? Salah satunya misalnya di sana kalau kemudian di dalam struktur pemerintahan ada eselon 1 gitu ya, kemudian kepala daerah, bupati, gubernur dan seterusnya, ada semua ketentuan semua penyelenggara negara (dalam perkara korupsi)," kata Ali.

Ali mengatakan wewenang KPK tentu dibatasi oleh undang-undang yang mengharuskan adanya satu penyelenggara negara. Hal itu tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang KPK.

"Dalam perkara korupsi, KPK itu dibatasi oleh Undang-Undang KPK, baik itu Undang-Undang KPK yang lama ataupun yang baru tetap sama, walau kewenangan KPK dibatasi sebagaimana pasal 11, harus ada dasar, ini imperatif, tidak boleh diabaikan, satu penyelenggara negara," katanya.

Berikut bunyi Pasal 11 UU KPK Nomor 19 Tahun 2019:

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 11:

Yang dimaksud dengan penyelenggara negara, adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari profil Gibran dan Kaesang diketahui yang sebagai penyelenggara negara adalah Gibran karena sebagai Wali Kota Solo. Namun pelaporan KKN yang diadukan Ubedillah itu perlu dicermati pula kapan peristiwa yang diduga pidana korupsi itu terjadi, apakah saat Gibran menjabat atau sebelumnya. Hal inilah yang nantinya akan ditelaah lebih lanjut oleh KPK.

Gibran sendiri sempat menyampaikan telah mengetahui soal pelaporan dirinya itu. Dia bahkan mengaku siap ditangkap apabila memang bersalah.

"Laporannya sudah masuk kan? Dicek saja. Nek aku salah, cekelen (kalau aku salah, tangkap) aku detik ini juga," kata Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (11/1/2022).

Ditanya soal kemungkinan akan melaporkan balik, Gibran belum memiliki rencana itu.

"Lha ngapa lapor balik (kenapa harus lapor balik)? Kan sudah dilaporkan, dibuktikan dulu. Kalau saya salah, tangkap saja," kata Gibran.

Namun rupanya justru Relawan Jokowi Mania (JoMan) yang melaporkan Ubedillah Badrun ke kepolisian. Dosen UNJ itu dianggap menebar fitnah dan manipulasi laporan.

Gibran pun menanggapi rencana relawan JoMan melaporkan balik dosen UNJ Ubedillah Badrun. Gibran meminta JoMan mengurungkan niatnya.

"Tekne wae (biarkan saja). (Ubedillah Badrun) Lapor tidak ada buktinya kok, tidak usah laporkan balik. Saya tidak merasa tercemar," kata Gibran.
Menurutnya lebih baik untuk fokus bekerja daripada mengurusi pelaporan tersebut. Gibran juga menegaskan tidak menyiapkan langkah hukum untuk melawan Ubedillah Badrun.

"Fokus nyambut gawe (bekerja), tidak menyiapkan langkah selanjutnya, koyo ra duwe gawean wae (seperti nggak punya kerjaan saja), sibuk," ujar politikus PDIP itu.


Komentar

Tampilkan

  • DIduga KKN Relasi Bisnis, Dua putra Jokowi Diadukan ke KPK
  • 0

FEC MEDIA NETWORK

Topik Populer

Iklan Dalam Feed